Kasus pagar laut di Tangerang memasuki babak baru setelah pemerintah resmi mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sebelumnya diterbitkan untuk lahan di perairan tersebut. Kejaksaan Agung (Kejagung) kini tengah menyelidiki dugaan penyalahgunaan sertifikat, yang dianggap melanggar aturan tata ruang dan lingkungan. NAGAGG
Artikel ini akan mengulas perkembangan terbaru kasus pagar laut Tangerang, alasan pencabutan SHGB, serta langkah hukum yang diambil oleh Kejagung.
Kronologi Kasus Pagar Laut Tangerang
- Penemuan Pagar Laut 30 Km
- Kasus ini bermula dari temuan pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, yang menimbulkan pertanyaan publik mengenai legalitasnya.
- Penerbitan SHGB di Laut
- Sejumlah perusahaan diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan yang ternyata berada di perairan, sesuatu yang dinilai janggal oleh banyak pihak.
- TNI AL dan Pemerintah Membongkar Pagar Laut
- Setelah mendapat sorotan, TNI AL mulai membongkar pagar tersebut dan pemerintah pusat ikut turun tangan untuk mengevaluasi status hukumnya.
- SHGB Dicabut, Kejagung Selidiki Kasus
- Pemerintah akhirnya mencabut SHGB dari area yang seharusnya menjadi wilayah perairan umum, sementara Kejagung mulai menyelidiki dugaan pelanggaran hukum terkait penerbitan sertifikat ini.
Alasan Pencabutan SHGB
- Melanggar Regulasi Tata Ruang
- Lahan perairan tidak boleh dimiliki secara pribadi dengan SHGB, karena bertentangan dengan Undang-Undang Tata Ruang.
- Menghambat Akses Publik ke Laut
- Keberadaan pagar laut membatasi akses nelayan dan masyarakat umum, yang seharusnya bebas menggunakan perairan tersebut.
- Potensi Dugaan Mafia Tanah
- Kejagung menduga ada praktik mafia tanah dalam penerbitan sertifikat di wilayah perairan ini.
Tindakan Hukum oleh Kejagung
- Penyelidikan terhadap Pejabat yang Menerbitkan SHGB
- Kejagung kini memeriksa siapa saja yang terlibat dalam penerbitan SHGB di wilayah laut.
- Audit Terhadap Perusahaan yang Terlibat
- Beberapa perusahaan yang mengklaim kepemilikan atas lahan perairan kini sedang dalam proses audit hukum.
- Koordinasi dengan ATR/BPN
- Kejagung bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menelusuri asal-usul penerbitan sertifikat tersebut.
Dampak Kasus Ini
- Efek bagi Investor Properti di Wilayah Pesisir
- Kasus ini menjadi peringatan bagi investor properti, terutama yang berencana mengembangkan proyek di wilayah pesisir.
- Pemulihan Akses Nelayan ke Laut
- Dengan dibongkarnya pagar laut dan dicabutnya SHGB, akses nelayan ke wilayah perairan kembali dibuka.
- Pencegahan Kasus Serupa di Masa Depan
- Pemerintah kini akan lebih ketat dalam memverifikasi sertifikat tanah untuk menghindari kejadian serupa.
Kesimpulan
Kasus pagar laut Tangerang semakin berkembang setelah pemerintah resmi mencabut SHGB dan Kejagung turun tangan melakukan penyelidikan. Dugaan pelanggaran tata ruang dan kemungkinan keterlibatan mafia tanah menjadi fokus utama dalam investigasi ini.
Masyarakat kini menunggu langkah hukum lebih lanjut terhadap pihak yang bertanggung jawab, sekaligus berharap agar kasus ini menjadi pembelajaran agar regulasi tata ruang lebih transparan dan adil bagi semua pihak.
Tinggalkan Balasan