Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen memicu kekhawatiran berbagai pihak, termasuk akademisi. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) mengungkapkan enam bahaya yang berpotensi muncul akibat kebijakan tersebut, terutama dalam konteks ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. NAGAGG

Artikel ini akan membahas dampak kenaikan PPN, pandangan Rektor IPB, serta analisis terkait implikasi kebijakan ini terhadap perekonomian nasional.

---

Kenaikan PPN: Kebijakan dan Latar Belakang

Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen sebagai bagian dari reformasi pajak dan upaya meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini diproyeksikan mulai berlaku pada tahun mendatang dengan tujuan:

1. Meningkatkan Penerimaan Negara
   Kenaikan PPN diharapkan dapat menambah pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan.
2. Memperbaiki Defisit Anggaran
   Dengan pendapatan tambahan dari PPN, pemerintah berupaya memperbaiki defisit fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
3. Menyesuaikan Tren Global
   Tarif PPN 12 persen dianggap sejalan dengan standar internasional yang diterapkan di berbagai negara.

Namun, kebijakan ini memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi yang menilai kenaikan ini berpotensi memberikan dampak negatif pada perekonomian.

---

6 Bahaya Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Menurut Rektor IPB

Rektor IPB menyampaikan enam potensi bahaya yang dapat timbul akibat kenaikan PPN menjadi 12 persen, antara lain:

1. Penurunan Daya Beli Masyarakat
   Kenaikan PPN akan berujung pada kenaikan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
2. Meningkatnya Inflasi
   Tarif PPN yang lebih tinggi akan memicu kenaikan inflasi, karena produsen akan membebankan pajak tambahan ini kepada konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi.
3. Beban Berat bagi UMKM
   Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan terkena dampak langsung dari kenaikan PPN karena biaya operasional akan ikut meningkat, sehingga menekan margin keuntungan.
4. Peningkatan Jumlah Masyarakat Miskin
   Kenaikan harga barang pokok dan kebutuhan sehari-hari akibat PPN 12 persen dapat menyebabkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin, terutama di daerah dengan tingkat ekonomi rendah.
5. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi
   Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama perekonomian, berpotensi menurun akibat kenaikan PPN, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
6. Peluang Munculnya Ekonomi Informal
   Untuk menghindari pembayaran pajak tinggi, banyak pelaku usaha kecil mungkin beralih ke sektor ekonomi informal, yang sulit dipantau dan berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara.

---

Respons Publik dan Pelaku Ekonomi

Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen menuai respons beragam dari publik, pelaku usaha, dan pengamat ekonomi:

1. Pelaku Usaha
   Pengusaha, terutama di sektor UMKM, menyatakan kekhawatiran bahwa kenaikan PPN akan menekan omzet dan memaksa mereka untuk menaikkan harga jual.
2. Konsumen
   Konsumen khawatir daya beli mereka akan terus tergerus, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung akibat pemulihan pasca-pandemi.
3. Pengamat Ekonomi
   Ekonom meminta pemerintah untuk mempertimbangkan skema mitigasi dampak bagi kelompok masyarakat rentan dan UMKM sebelum menerapkan kenaikan tarif pajak.
4. Masyarakat Miskin
   Kenaikan harga kebutuhan pokok akibat PPN dapat berdampak paling parah pada kelompok masyarakat miskin, yang pendapatannya terbatas.

---

Alternatif Solusi yang Diusulkan

Beberapa solusi yang diusulkan oleh para pengamat dan akademisi untuk meminimalisir dampak kenaikan PPN antara lain:

1. Pajak Berbasis Multitarif
   Pemerintah dapat menerapkan pajak multitarif, di mana tarif PPN lebih rendah untuk barang kebutuhan pokok dan lebih tinggi untuk barang mewah.
2. Pemberian Insentif UMKM
   Memberikan insentif pajak atau subsidi bagi UMKM agar tetap mampu bersaing dan beradaptasi dengan kenaikan tarif PPN.
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
   Menyalurkan bantuan sosial atau BLT bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjaga daya beli mereka.
4. Peningkatan Kepatuhan Pajak
   Pemerintah dapat fokus meningkatkan kepatuhan pajak dari sektor besar yang selama ini belum optimal dalam membayar pajak.

---

Kesimpulan

Kenaikan PPN menjadi 12 persen menuai kritik, termasuk dari Rektor IPB yang menyoroti enam bahaya potensial, seperti penurunan daya beli, inflasi, dan perlambatan ekonomi. Kebijakan ini membutuhkan evaluasi matang serta langkah mitigasi yang tepat agar dampak negatifnya dapat diminimalisir, terutama terhadap UMKM dan masyarakat miskin.

Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan solusi alternatif, seperti penerapan multitarif atau insentif bagi sektor rentan, untuk memastikan kenaikan PPN tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.