Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mencampuri instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil). NAGAGG

Pernyataan ini muncul setelah adanya respons dari pemerintah terkait larangan tersebut. PDIP menegaskan bahwa instruksi Megawati adalah keputusan internal partai yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk Presiden Jokowi.

Hubungan Politik Jokowi dan PDIP Semakin Dingin?

Peringatan dari PDIP ini semakin menegaskan adanya jarak politik antara Jokowi dan PDIP, terutama setelah Pilpres 2024. Beberapa faktor yang memperkuat spekulasi tersebut antara lain:

1. Perbedaan Sikap dalam Dukungan Capres 2024
   • PDIP awalnya mengusung Ganjar Pranowo, sementara Jokowi dianggap lebih dekat dengan pasangan Prabowo-Gibran.
   • Perbedaan pilihan ini menciptakan ketegangan internal di dalam partai.
2. Megawati Tegas Menjaga Kewibawaan Partai
   • Dengan melarang kepala daerah PDIP menghadiri retreat, Megawati ingin menegaskan bahwa partai memiliki kendali penuh terhadap kadernya.
   • PDIP ingin menjaga jarak dari kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan arah politik partai.
3. Respons Jokowi yang Berbeda
   • Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) menyatakan tetap akan menunggu kehadiran kepala daerah PDIP hingga pukul 15.00 WIB.
   • Sikap ini dianggap sebagai bentuk “intervensi” terhadap keputusan partai, yang kemudian mendapat peringatan dari PDIP.

Apakah Ini Tanda Perpecahan Jokowi dan PDIP?

Beberapa analis politik menilai bahwa peringatan ini adalah tanda semakin renggangnya hubungan antara Jokowi dan PDIP. Meskipun Jokowi berasal dari PDIP, dinamika politik belakangan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan strategi antara kedua pihak.

Menurut beberapa sumber internal, PDIP kemungkinan sedang bersiap untuk kembali ke jalur oposisi, terutama jika kebijakan pemerintahan yang baru tidak sejalan dengan arah politik partai.

Dampak Terhadap Kepala Daerah PDIP

Bagi kepala daerah dari PDIP, situasi ini menempatkan mereka dalam posisi dilematis:

• Jika mereka mengikuti instruksi Megawati dan tidak hadir dalam retreat, hubungan dengan pemerintah pusat bisa terdampak.
• Jika mereka tetap menghadiri retreat, ada kemungkinan sanksi dari PDIP.

Kasus Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, yang menyatakan tetap hadir dalam retreat, menjadi contoh bahwa tidak semua kepala daerah akan sepenuhnya mengikuti perintah partai.

Kesimpulan

Instruksi Megawati yang melarang kepala daerah PDIP mengikuti retreat telah menjadi isu politik yang lebih besar, terutama dengan respons dari pemerintah.

PDIP secara tegas mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak mencampuri urusan internal partai, yang bisa semakin memperjelas perbedaan arah politik antara Jokowi dan PDIP menjelang periode pemerintahan baru.

Ke depan, publik akan terus menantikan apakah hubungan Jokowi dan PDIP akan semakin renggang atau masih ada upaya rekonsiliasi di balik layar.