Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan baru terkait penyelidikan pertemuan kontroversial antara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Eko Darmanto, mantan pejabat Bea Cukai. Wakil Ketua KPK lainnya, Pahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah mengajukan serangkaian pertanyaan untuk mengklarifikasi pertemuan tersebut.

Fokus Pertanyaan Polisi

Dalam keterangannya, Pahala menjelaskan bahwa polisi menyoroti beberapa aspek, termasuk:

1. Konteks Pertemuan: Polisi berusaha memahami tujuan dan latar belakang pertemuan tersebut.
2. Potensi Pelanggaran Etika: Apakah pertemuan itu melanggar kode etik atau prosedur internal KPK.
3. Hubungan Kedua Pihak: Adakah unsur konflik kepentingan atau indikasi pelanggaran integritas.

Menurut Pahala, KPK menghormati proses hukum dan akan memberikan data yang diperlukan untuk mendukung penyelidikan.

Kronologi Pertemuan

Pertemuan Alex dan Eko menarik perhatian publik karena terjadi di tengah sorotan negatif terhadap Eko Darmanto, yang tersandung dugaan penyalahgunaan wewenang di Bea Cukai. Publik mempertanyakan alasan Wakil Ketua KPK bertemu dengan Eko di tengah proses investigasi terhadap dirinya.

Pahala menekankan bahwa pertemuan itu bukanlah pertemuan formal dan tidak berhubungan langsung dengan kasus Eko. Namun, ia mengakui pentingnya transparansi dan integritas bagi lembaga antirasuah.

Tanggapan Publik dan Pengamat

Pengamat hukum menilai bahwa pertemuan ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK, terutama jika ditemukan pelanggaran etika. Beberapa pihak mendesak agar KPK segera mengklarifikasi detail pertemuan agar tidak menimbulkan spekulasi lebih lanjut.

Selain itu, publik mengharapkan Dewan Pengawas KPK turut berperan aktif dalam memeriksa dugaan pelanggaran. Transparansi dalam menangani isu internal akan menjadi ujian penting bagi kredibilitas lembaga tersebut.

Komitmen KPK Menjaga Integritas

Pahala menegaskan bahwa KPK akan terus bekerja secara profesional dan tidak akan terpengaruh oleh kontroversi ini. Ia juga menyatakan bahwa lembaga siap menghadapi evaluasi internal untuk memastikan tidak ada pelanggaran etika atau integritas.