Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan tahap putusan dismissal untuk sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dari total 310 permohonan yang diajukan, sebanyak 270 perkara dinyatakan gugur, sementara 40 perkara lainnya akan dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian. NAGAGG

Rincian Putusan

Pada sidang yang digelar pada 4-5 Februari 2025, MK memutuskan untuk tidak melanjutkan 270 permohonan sengketa Pilkada karena tidak memenuhi syarat formil, seperti melewati batas waktu pengajuan atau tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah. Sementara itu, 40 permohonan yang memenuhi syarat akan memasuki tahap pembuktian untuk diperiksa lebih lanjut.

Tahap Pembuktian

Untuk 40 perkara yang dilanjutkan, MK akan menggelar sidang pembuktian di mana para pihak yang bersengketa dapat menghadirkan alat bukti, saksi, dan ahli guna mendukung argumen masing-masing. Proses ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada.

Batas Waktu Penyelesaian

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, MK memiliki waktu 45 hari kerja sejak permohonan diregistrasi untuk menyelesaikan seluruh perkara sengketa Pilkada. Dengan demikian, putusan akhir diharapkan dapat disampaikan paling lambat pada 11 Maret 2025.

Kesimpulan

Keputusan MK untuk melanjutkan 40 perkara ke tahap pembuktian menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam menegakkan keadilan dan memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan ini dengan bijak dan menghormati setiap putusan yang diambil oleh MK.