Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menanggapi dampak sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diberlakukan di berbagai daerah. Menurut Nadiem, sistem ini menyebabkan banyak sekolah swasta kesulitan bersaing dengan sekolah negeri, bahkan menyebabkan beberapa di antaranya terpaksa tutup. NAGAGG

Pernyataan Mendikdasmen

Dalam pernyataannya pada Senin, 26 November 2024, Nadiem mengungkapkan bahwa meskipun sistem zonasi bertujuan untuk meratakan akses pendidikan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan ini memengaruhi eksistensi sekolah-sekolah swasta di banyak daerah. Pasalnya, sekolah negeri seringkali mendapatkan siswa lebih banyak karena lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat setempat.

“Sejumlah sekolah swasta kesulitan bertahan karena sistem zonasi yang mengharuskan siswa untuk memilih sekolah berdasarkan jarak, bukan kualitas atau kemampuan akademik. Hal ini membuat sekolah swasta, yang biasanya lebih mahal dan terbatas kapasitasnya, semakin sulit bersaing,” ujar Nadiem.

Dampak Sistem Zonasi terhadap Sekolah Swasta

Sejak diterapkannya sistem zonasi pada PPDB, banyak sekolah swasta yang mengalami penurunan jumlah siswa, sehingga berdampak pada keuangan dan kelangsungan operasional mereka. Banyak sekolah swasta yang terpaksa menutup beberapa kelas atau bahkan menghentikan operasional karena tidak mampu menarik cukup banyak siswa.

“Sistem zonasi ini memang memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan akses pendidikan, tetapi faktanya, banyak sekolah swasta yang kehilangan daya saing dengan sekolah negeri,” tambahnya.

Sistem Zonasi sebagai Solusi Akses Pendidikan

Sistem zonasi sendiri diperkenalkan dengan tujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan kekurangan fasilitas pendidikan. Namun, dampak yang terjadi pada sekolah swasta menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan ini.

Menurut Nadiem, meskipun dampak tersebut terjadi, pihaknya akan terus berusaha mencari solusi agar kedua jenis sekolah, baik negeri maupun swasta, dapat berjalan seimbang dan saling mendukung dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Solusi untuk Sekolah Swasta

Mendikbudristek juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk mencari jalan keluar, termasuk memperkuat peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan nasional.

“Kami berharap agar sekolah swasta tetap dapat bertahan dengan cara-cara baru, seperti berinovasi dalam program pendidikan dan pengajaran, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat setempat,” jelas Nadiem.

Kritik terhadap Kebijakan Zonasi

Beberapa pihak mengkritik kebijakan zonasi, menganggapnya sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan bagi sekolah swasta untuk berkembang. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa menurunkan kualitas pendidikan di daerah-daerah tertentu yang sudah memiliki keterbatasan sumber daya.

Meskipun demikian, Nadiem menegaskan bahwa kebijakan ini tetap diberlakukan dengan tujuan untuk meratakan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, dan pemerintah tetap membuka ruang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

Kesimpulan

Sistem zonasi dalam PPDB memang memiliki tujuan mulia untuk meratakan akses pendidikan, tetapi juga memberikan dampak negatif pada keberlangsungan sekolah swasta. Mendikbudristek Nadiem Makarim memastikan bahwa pihaknya akan terus mencari solusi agar sekolah swasta dapat beradaptasi dan bertahan di tengah kebijakan ini. Kebijakan pendidikan ke depan diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan mendukung semua jenis sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.