Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meninjau ulang aturan terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh anggotanya. Permintaan ini muncul sebagai respons atas sejumlah insiden yang melibatkan penyalahgunaan senjata api oleh oknum polisi. NAGAGG

Pentingnya Revisi Aturan

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dan Polri, beberapa anggota dewan menyoroti lemahnya pengawasan terhadap penggunaan senjata api oleh aparat. Mereka menilai bahwa aturan yang ada saat ini perlu diperbarui untuk memastikan senjata api hanya digunakan sesuai dengan prosedur dan tujuan yang jelas.

“Senjata api adalah alat yang sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Polri perlu memastikan bahwa hanya anggota yang benar-benar terlatih dan memenuhi syarat yang dapat memegang senjata api,” ujar salah satu anggota Komisi III.

Insiden yang Jadi Sorotan

Beberapa insiden penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi menjadi dasar permintaan DPR untuk revisi aturan ini. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan oknum aparat yang menggunakan senjata api di luar tugas resmi, yang berujung pada korban jiwa.

Komisi III menekankan bahwa revisi aturan harus mencakup mekanisme yang lebih ketat dalam pemberian izin kepemilikan senjata api serta sanksi tegas bagi pelanggaran.

Tanggapan Polri

Menanggapi permintaan ini, Polri menyatakan kesiapannya untuk mengevaluasi aturan yang ada. Kepala Divisi Humas Polri menyebutkan bahwa institusi sedang menyusun kebijakan baru yang lebih ketat untuk memastikan penggunaan senjata api sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

“Kami sedang melakukan kajian mendalam untuk menyempurnakan aturan terkait kepemilikan senjata api oleh anggota. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat,” ujar juru bicara Polri.

Respons Publik dan Pengamat

Permintaan revisi aturan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengamat keamanan dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa penggunaan senjata api oleh aparat harus diawasi dengan ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.

“Polisi yang memegang senjata api harus memiliki tanggung jawab besar. Pelatihan dan evaluasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan keamanan publik,” ujar seorang pengamat keamanan.

Harapan ke Depan

DPR berharap revisi aturan ini dapat memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Mereka juga mendorong Polri untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli keamanan dan masyarakat, dalam proses penyusunan aturan baru.

“Kami ingin aturan ini tidak hanya ketat, tetapi juga mampu mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” kata seorang anggota DPR.

Kesimpulan

Permintaan DPR kepada Polri untuk meninjau ulang aturan kepemilikan senjata api mencerminkan pentingnya pengawasan dalam penggunaan alat yang berpotensi membahayakan. Dengan aturan yang lebih ketat dan transparan, diharapkan insiden penyalahgunaan senjata api oleh aparat dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat.