Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, berencana melaporkan dugaan praktik calo fee sebesar 20 persen di Kementerian Pertanian (Kementan) kepada aparat penegak hukum. Dugaan adanya pihak yang meminta komisi sebesar 20 persen dari proyek-proyek Kementan ini mencuat setelah Amran melakukan investigasi internal. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik percaloan dan korupsi di lingkungan kementerian. casenagagg

Investigasi dan Temuan Awal

Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa investigasi internal yang dilakukan di Kementerian Pertanian telah menemukan indikasi kuat adanya oknum yang berperan sebagai calo proyek dengan meminta komisi hingga 20 persen dari nilai proyek. “Kami tidak akan mentolerir praktik seperti ini di lingkungan Kementan. Siapa pun yang terlibat akan kami laporkan kepada penegak hukum,” tegas Amran dalam pernyataannya.

Investigasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya reformasi di Kementan untuk memastikan bahwa setiap proyek yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama petani. Selain itu, Amran menekankan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung sektor pertanian tidak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Komitmen dalam Pemberantasan Korupsi

Amran Sulaiman juga menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmennya dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan kementerian yang ia pimpin. “Kementan harus bersih dari praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Kami akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku percaloan ini,” ujar Amran.

Ia menegaskan bahwa setiap proyek pemerintah harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Amran berharap bahwa pelaporan ini akan memberikan efek jera bagi siapa pun yang mencoba memanfaatkan proyek pemerintah untuk kepentingan pribadi. “Kami ingin memastikan bahwa anggaran Kementan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan petani, bukan untuk memperkaya segelintir orang,” tambahnya.

Langkah-Langkah yang Akan Diambil

Setelah hasil investigasi awal diperoleh, Amran menyatakan bahwa Kementan akan segera melaporkan temuan ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. “Kami ingin proses hukum berjalan dengan cepat dan transparan, sehingga tidak ada lagi celah bagi praktik korupsi di Kementan,” tegas Amran.

Kementan juga akan memperkuat pengawasan internal dan memperketat prosedur dalam pelaksanaan proyek, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, Amran berencana membentuk tim khusus untuk memantau jalannya proyek-proyek Kementan secara lebih ketat dan melakukan audit berkala terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan.

Respons dari Publik dan Pemerhati Korupsi

Rencana pelaporan ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk organisasi yang fokus pada pemberantasan korupsi. Transparency International Indonesia, misalnya, menyambut baik langkah yang diambil Amran dan berharap agar kasus ini segera diproses oleh aparat penegak hukum. “Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi, terutama di sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pertanian,” kata seorang perwakilan Transparency International Indonesia.

Namun, beberapa pihak juga mengingatkan bahwa pelaporan ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan harapan. “Kasus-kasus korupsi yang melibatkan proyek pemerintah sering kali berlarut-larut. Kami berharap agar penegakan hukum dalam kasus ini dapat berjalan cepat dan transparan,” ujar seorang pengamat politik.

Kesimpulan

Menteri Pertanian Amran Sulaiman berencana melaporkan dugaan praktik calo fee 20 persen di Kementan kepada aparat penegak hukum. Temuan ini merupakan hasil investigasi internal yang dilakukan di Kementan, sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi dan praktik percaloan di lingkungan kementerian. Dengan langkah ini, diharapkan sektor pertanian dapat bersih dari praktik korupsi dan proyek-proyek Kementan dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Untuk informasi lebih lanjut dan analisis mendalam lainnya mengenai isu korupsi dan kebijakan publik, kunjungi Mundo-Mania.