Revisi Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) kembali menjadi sorotan setelah adanya perluasan jabatan sipil yang dapat dijabat oleh perwira aktif TNI. Dalam perubahan terbaru, jumlah posisi yang dapat ditempati oleh tentara aktif bertambah menjadi 16, memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap supremasi sipil dan tata kelola pemerintahan.

Artikel ini akan mengulas poin utama dalam revisi RUU TNI, alasan di balik kebijakan ini, serta respons dari berbagai pihak. NAGAGG

Perubahan dalam RUU TNI: 16 Jabatan Sipil untuk Tentara Aktif

Dalam rancangan revisi terbaru, TNI diberikan ruang lebih luas untuk menempati posisi sipil. Beberapa jabatan yang kini dapat diisi oleh perwira aktif TNI mencakup:

1. Kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan pertahanan dan keamanan.
2. Posisi strategis dalam pemerintahan, seperti di Kementerian Koordinator dan Kementerian Dalam Negeri.
3. Jabatan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4. Lembaga yang berhubungan dengan industri pertahanan dan ketahanan nasional.

Perubahan ini disebut sebagai bagian dari strategi penguatan peran TNI dalam sektor pemerintahan yang dianggap relevan dengan tugas dan fungsi mereka.

Alasan Perluasan Jabatan Sipil bagi TNI

Pemerintah dan pendukung revisi ini mengajukan beberapa alasan utama terkait kebijakan tersebut:

• Memanfaatkan keahlian dan disiplin militer dalam sektor pemerintahan yang strategis.
• Memperkuat koordinasi antara sipil dan militer dalam penanganan isu-isu nasional seperti bencana alam dan keamanan siber.
• Meningkatkan efektivitas kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.

Namun, perubahan ini juga mengundang kritik dari berbagai kalangan yang mengkhawatirkan implikasi jangka panjangnya.

Pro dan Kontra Perubahan RUU TNI

Pihak yang Mendukung:

• Pemerintah dan sebagian anggota DPR berargumen bahwa peran TNI dalam pemerintahan dapat meningkatkan sinergi nasional, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan.
• Beberapa akademisi melihat langkah ini sebagai modernisasi sistem pertahanan negara, yang memungkinkan integrasi antara sipil dan militer dalam kebijakan strategis.

Pihak yang Menolak:

• Kelompok masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia menilai bahwa kebijakan ini dapat melemahkan supremasi sipil dan membuka ruang bagi militerisasi dalam pemerintahan.
• Beberapa ahli politik menilai bahwa langkah ini bisa menciptakan tumpang tindih wewenang antara lembaga sipil dan militer.
• Sejumlah oposisi di DPR meminta kajian lebih mendalam mengenai dampak kebijakan ini terhadap tata kelola pemerintahan dan demokrasi.

Kesimpulan

Revisi RUU TNI yang memperluas jabatan sipil bagi perwira aktif menjadi 16 posisi memicu perdebatan di berbagai kalangan. Sementara pendukung kebijakan ini melihatnya sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, pihak yang menolak menilai bahwa hal ini berpotensi mengancam supremasi sipil dan prinsip demokrasi.

Masyarakat diharapkan untuk terus mengawal perkembangan revisi RUU ini guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap selaras dengan prinsip demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan supremasi hukum.