Kasus kriminalisasi nelayan di Manado, Sulawesi Utara, memicu keprihatinan publik. Seorang nelayan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwenang setelah menolak pembangunan pagar di kawasan pesisir. Kejadian ini menyoroti persoalan konflik agraria dan hak masyarakat pesisir yang kerap kali diabaikan. NAGAGG

Rincian Kasus

Penetapan status tersangka terhadap seorang nelayan di Manado bermula dari penolakan pembangunan pagar di pesisir pantai yang menjadi area mata pencaharian masyarakat setempat. Pembangunan pagar tersebut diduga dilakukan oleh pihak swasta, yang mengklaim memiliki izin pengelolaan wilayah pesisir tersebut.

Nelayan yang menjadi tersangka mengaku bahwa pagar tersebut tidak hanya menghalangi akses mereka ke laut, tetapi juga merusak ekosistem pesisir yang penting bagi kehidupan mereka. Sebagai bentuk protes, masyarakat sekitar berupaya menghentikan pembangunan pagar tersebut. Namun, upaya ini malah berujung pada penetapan tersangka terhadap beberapa orang, termasuk seorang nelayan yang menjadi juru bicara komunitas.

Dugaan Pelanggaran Hukum

Menurut laporan, nelayan tersebut didakwa melanggar Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang, setelah diduga merusak bagian pagar yang sedang dibangun. Pihak berwenang menyatakan bahwa tindakan ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak swasta.

Namun, para aktivis lingkungan dan hak asasi manusia menilai bahwa tindakan ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan nelayan tradisional yang memperjuangkan haknya. Mereka juga mempertanyakan legalitas pembangunan pagar di area yang selama ini menjadi ruang publik.

Reaksi Publik

Kasus ini mendapatkan perhatian luas, baik dari masyarakat lokal maupun organisasi pemerhati lingkungan dan hak asasi manusia. Banyak yang menilai bahwa pembangunan pagar di pesisir pantai tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat setempat adalah bentuk ketidakadilan.

Pemerhati lingkungan juga menyoroti dampak ekologis dari pembangunan tersebut. Kawasan pesisir memiliki fungsi penting sebagai habitat alami dan pelindung dari abrasi. Pembangunan pagar beton dianggap dapat merusak ekosistem mangrove dan biota laut di sekitarnya.

Tanggapan Pemerintah dan Lembaga Terkait

Hingga kini, pemerintah daerah Sulawesi Utara belum memberikan penjelasan yang memadai terkait status hukum nelayan tersebut maupun izin pembangunan pagar di pesisir. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado telah mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang izin proyek tersebut dan menyelesaikan konflik ini secara adil.

Selain itu, beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Walhi Sulut dan Kontras telah mendampingi nelayan untuk mendapatkan keadilan hukum. Mereka meminta pihak berwenang untuk menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan haknya.

Dampak Sosial dan Ekologis

Pembangunan pagar di pesisir pantai tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal, tetapi juga pada ekosistem pesisir. Beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain:

• Kerusakan Ekosistem: Mengganggu habitat biota laut dan vegetasi mangrove yang penting bagi keseimbangan ekosistem.
• Hilangnya Akses Masyarakat: Nelayan kehilangan akses ke laut, yang merupakan sumber penghidupan utama mereka.
• Abrasi dan Banjir: Pembangunan tanpa kajian lingkungan yang memadai dapat meningkatkan risiko abrasi dan banjir di kawasan tersebut.

Upaya Pemulihan dan Resolusi

Untuk menyelesaikan konflik ini, langkah-langkah berikut perlu dilakukan:

1. Dialog dan Mediasi: Mengadakan dialog antara masyarakat pesisir, pemerintah, dan pihak swasta untuk mencapai kesepakatan bersama.
2. Peninjauan Izin: Pemerintah harus meninjau kembali izin pembangunan pagar dan memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau dampak lingkungan yang signifikan.
3. Rehabilitasi Ekosistem: Jika pembangunan telah menyebabkan kerusakan, perlu dilakukan upaya rehabilitasi lingkungan pesisir untuk memulihkan ekosistem yang rusak.
4. Penghentian Kriminalisasi: Memberikan keadilan kepada masyarakat yang hanya memperjuangkan hak atas ruang hidup mereka.

Kesimpulan

Kasus nelayan di Manado yang menjadi tersangka setelah menolak pembangunan pagar di pesisir adalah cerminan konflik agraria yang sering kali merugikan masyarakat kecil. Pemerintah diharapkan dapat bertindak bijaksana dengan mengutamakan dialog dan penyelesaian yang adil. Reformasi dalam pengelolaan wilayah pesisir juga perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.