Korea Selatan sedang bersiap untuk mencabut status darurat militer yang telah diberlakukan selama beberapa minggu terakhir. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol, dengan banyak pihak mendesak pemakzulannya akibat kebijakan kontroversial dan krisis politik yang berkembang. NAGAGG

Pencabutan Darurat Militer

Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa situasi keamanan telah cukup stabil, memungkinkan pencabutan darurat militer yang diberlakukan untuk merespons ancaman eksternal dan demonstrasi dalam negeri. Menteri Pertahanan Korsel menyebut bahwa keputusan ini mencerminkan keberhasilan dalam mengendalikan situasi keamanan.

“Kami merasa bahwa status darurat militer tidak lagi diperlukan, namun kami tetap waspada terhadap potensi ancaman yang mungkin muncul,” ujar Menteri Pertahanan dalam konferensi pers, Rabu (4/12/2024).

Desakan Pemakzulan Presiden

Sementara itu, gelombang protes terhadap Presiden Yoon Suk-yeol semakin besar, dengan oposisi dan kelompok masyarakat menuduh pemerintah gagal menangani isu-isu penting seperti ekonomi dan keamanan nasional. Kritik tajam juga diarahkan pada kebijakan darurat militer yang dianggap represif dan melanggar hak asasi manusia.

Pemimpin oposisi utama di parlemen menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon.

“Kebijakan Presiden tidak hanya gagal memberikan solusi, tetapi juga memperburuk krisis. Pemakzulan adalah langkah yang kami pertimbangkan demi kepentingan rakyat,” tegas seorang anggota parlemen oposisi.

Situasi Politik Memanas

Keputusan untuk mencabut darurat militer belum sepenuhnya meredakan ketegangan politik di Korea Selatan. Demonstrasi besar-besaran masih terjadi di berbagai kota, dengan ribuan orang turun ke jalan menuntut reformasi pemerintah.

Seorang pengamat politik dari Universitas Seoul menyebut bahwa situasi ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Yoon yang dinilai gagal memenuhi ekspektasi rakyat.

“Ini adalah salah satu krisis politik terburuk yang dihadapi Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Kepemimpinan Presiden sedang diuji,” katanya.

Dampak Regional

Ketegangan politik di Korea Selatan juga berdampak pada dinamika di kawasan Asia Timur. Negara tetangga, termasuk Jepang dan China, memantau situasi ini dengan cermat karena potensi dampaknya terhadap stabilitas regional. Analis menilai bahwa pencabutan darurat militer adalah langkah awal untuk meredakan situasi, namun tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik sepenuhnya.

Kesimpulan

Pencabutan status darurat militer di Korea Selatan menandai babak baru dalam krisis politik yang tengah melanda negara tersebut. Meski demikian, desakan pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol menunjukkan bahwa ketegangan politik masih jauh dari selesai. Pemerintah Korsel perlu mengambil langkah lebih lanjut untuk menjawab tuntutan rakyat dan mengembalikan stabilitas politik di tengah tekanan yang terus meningkat.