Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah akan membahas rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Ide ini muncul sebagai langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak dan penerimaan negara yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi. NAGAGG

Pembahasan Awal Pemerintah

Dalam pernyataannya, Airlangga menyebutkan bahwa pembahasan terkait pembentukan kementerian ini masih berada pada tahap awal. Pemerintah sedang mengkaji efektivitas dan efisiensi struktur birokrasi jika kementerian ini benar-benar dibentuk.

“Rencana ini akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan penerimaan negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ujar Airlangga saat ditemui di Jakarta, Senin (2/12/2024).

Fokus Kementerian Penerimaan Negara

Rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara bertujuan untuk memusatkan pengelolaan pendapatan negara dari sektor pajak, bea cukai, dan penerimaan lainnya. Dengan adanya kementerian khusus ini, diharapkan ada sinergi yang lebih baik antara berbagai lembaga yang terkait dengan penerimaan negara.

Airlangga juga menegaskan bahwa fokus utama dari kementerian ini adalah meningkatkan kepatuhan pajak, mencegah kebocoran anggaran, serta mempercepat reformasi perpajakan yang selama ini menjadi prioritas pemerintah.

Respon Beragam dari Pakar Ekonomi

Rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara mendapat tanggapan beragam dari pakar ekonomi. Sebagian pihak mendukung ide ini dengan alasan bahwa langkah tersebut dapat memberikan perhatian khusus pada pengelolaan penerimaan negara yang lebih optimal. Namun, ada juga yang mempertanyakan efektivitas pembentukan kementerian baru, mengingat adanya risiko birokrasi yang semakin panjang.

“Jika memang benar-benar dibutuhkan, kementerian ini harus dirancang dengan struktur yang ramping dan efisien. Jangan sampai justru menjadi beban tambahan bagi anggaran negara,” ujar seorang ekonom senior.

Langkah Lanjutan

Airlangga memastikan bahwa pembentukan kementerian ini masih membutuhkan kajian mendalam, termasuk melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, DPR, dan ahli ekonomi. Pemerintah akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas fiskal.

“Kami tidak ingin terburu-buru. Semua akan melalui proses kajian yang matang untuk memastikan manfaatnya bagi pengelolaan keuangan negara,” tambah Airlangga.

Kesimpulan

Pembahasan terkait pembentukan Kementerian Penerimaan Negara menjadi langkah awal pemerintah dalam memperkuat pengelolaan pendapatan negara. Meski masih dalam tahap kajian, ide ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem penerimaan negara secara lebih terintegrasi. Keputusan final terkait pembentukan kementerian ini akan bergantung pada hasil kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak.