Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usulan ini disampaikan sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keamanan dalam negeri. NAGAGG

Alasan Usulan PDIP

Menurut perwakilan PDIP, usulan ini didasari oleh kebutuhan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi Polri dengan program pemerintah pusat dan daerah. Saat ini, Polri berdiri sebagai institusi independen yang langsung berada di bawah Presiden, namun PDIP menilai bahwa koordinasi dengan Kemendagri dapat memberikan dampak positif bagi efektivitas tugas Polri, khususnya dalam konteks keamanan dan pemerintahan daerah.

“Dengan berada di bawah Kemendagri, Polri dapat lebih terintegrasi dalam kebijakan pemerintahan yang bersifat holistik, terutama dalam menjaga stabilitas di tingkat lokal,” kata salah satu petinggi PDIP dalam pernyataannya.

Tanggapan Beragam dari Publik dan Pakar

Usulan ini langsung menuai berbagai tanggapan, baik dukungan maupun kritik dari publik dan pakar politik. Beberapa pihak mendukung gagasan tersebut dengan alasan bahwa integrasi Polri dengan Kemendagri dapat meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan strategis yang melibatkan pemerintah daerah.

Namun, ada juga yang mengkhawatirkan potensi gangguan terhadap independensi Polri jika institusi tersebut berada di bawah kementerian. Kritikus menilai bahwa Polri harus tetap menjadi lembaga independen untuk menjaga profesionalisme dan mencegah intervensi politik yang dapat merusak kredibilitas institusi tersebut.

“Polri harus independen untuk menjaga keadilan dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Usulan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” ujar seorang pengamat politik.

Fokus pada Penguatan Koordinasi

PDIP menegaskan bahwa usulan ini bukan untuk mengurangi independensi Polri, melainkan untuk memperkuat koordinasi, khususnya dalam penanganan isu-isu yang melibatkan pemerintah daerah. Dengan Polri berada di bawah Kemendagri, PDIP yakin akan tercipta sinergi yang lebih baik antara pusat dan daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Koordinasi yang kuat diperlukan untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Dengan integrasi ini, Polri dapat lebih efektif mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional,” tambah perwakilan PDIP.

Revisi Regulasi yang Diperlukan

Jika usulan ini diterima, diperlukan revisi terhadap sejumlah regulasi yang mengatur struktur dan kewenangan Polri, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Revisi ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk parlemen dan akademisi, untuk memastikan bahwa perubahan ini tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Kesimpulan

Usulan PDIP untuk menempatkan Polri di bawah Kemendagri bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam pengelolaan keamanan dalam negeri. Namun, usulan ini menuai tanggapan beragam dari berbagai pihak, dengan beberapa mendukung demi efisiensi, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi gangguan terhadap independensi Polri. Keputusan akhir terkait usulan ini akan membutuhkan pembahasan mendalam dan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan perubahan yang diusulkan dapat berjalan dengan baik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi.