Tujuh petisi yang beredar di berbagai platform online baru-baru ini mendesak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk segera mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden. Petisi-petisi ini mencuat setelah Gus Miftah membuat pernyataan yang menuai kontroversi di media sosial, yang dianggap tidak sesuai dengan posisi dan tugasnya sebagai pejabat negara. NAGAGG

Kontroversi yang Memicu Petisi

Gus Miftah, yang dikenal sebagai tokoh agama dan juga seorang ulama, baru-baru ini menyampaikan pernyataan yang memicu polemik di kalangan publik. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Gus Miftah disebutkan menyatakan pandangan pribadi yang mengundang kecaman, baik dari kalangan politik, masyarakat umum, maupun beberapa organisasi keagamaan.

Pernyataan yang dianggap kontroversial ini dinilai bertentangan dengan sikap netral yang diharapkan dari seorang pejabat utusan khusus yang mewakili Presiden. Hal ini memicu serangkaian protes dari berbagai pihak yang merasa Gus Miftah tidak lagi memenuhi kriteria untuk menjabat posisi tersebut.

Tujuh Petisi dengan Berbagai Pendekatan

Petisi-petisi yang beredar meminta Prabowo Subianto, sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam penunjukan utusan khusus, untuk segera mengevaluasi posisi Gus Miftah. Para penggagas petisi menilai bahwa pernyataan kontroversial tersebut telah merusak citra utusan khusus Presiden dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Beberapa petisi juga menyarankan agar Miftah lebih fokus pada bidang keagamaan dan dakwah, dan tidak terlibat dalam posisi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau kontroversi publik.

“Kami mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi dan mencopot Gus Miftah dari posisinya. Pernyataan kontroversialnya jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pemerintah,” ujar salah satu penggagas petisi yang terdaftar di Change.org.

Respons Dari Pihak Terkait

Hingga saat ini, Gus Miftah belum memberikan respons langsung terhadap desakan-desakan tersebut. Namun, sejumlah pendukungnya menyatakan bahwa pernyataan yang dimaksud telah disalahartikan dan bukan merupakan pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Beberapa pihak juga mengingatkan bahwa sebagai utusan khusus, Gus Miftah seharusnya diberikan ruang untuk menyampaikan pandangannya secara bebas, mengingat posisinya yang lebih sebagai juru bicara dalam urusan keagamaan.

“Pernyataan Gus Miftah seharusnya dipandang sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Posisi beliau sebagai utusan khusus Presiden tidak berarti dia harus membungkam suara pribadinya,” kata seorang pendukung Gus Miftah.

Tanggapan Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap posisi utusan khusus Presiden, sejauh ini belum memberikan komentar resmi terkait petisi-petisi yang beredar. Meski demikian, sejumlah pengamat politik menilai bahwa keputusan mengenai posisi Gus Miftah akan sangat bergantung pada pertimbangan Presiden Jokowi.

“Keputusan akhir akan berada di tangan Presiden Jokowi. Jika memang pernyataan Gus Miftah menimbulkan dampak yang merugikan pemerintah, kami berharap ada langkah konkret yang diambil,” ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia.

Kesimpulan

Desakan untuk mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden semakin menguat setelah tujuh petisi diluncurkan oleh berbagai pihak yang merasa bahwa pernyataannya bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi pemerintah. Meskipun kontroversi ini belum mendapat respons resmi dari Prabowo Subianto, keputusan akhir mengenai posisi Gus Miftah kemungkinan besar akan ditentukan oleh Presiden Jokowi.

Sementara itu, dukungan terhadap Gus Miftah juga terus bermunculan, dengan beberapa pihak menilai bahwa kebebasan berpendapat harus tetap dijaga, bahkan dalam posisi sebagai pejabat negara.